- Petani Garam Ke Dewan
 |
| H.Moh.Nur /Foto oleh: Ferry Arbania |
Sumenep,
Memo
Sejumlah perwakilan warga Desa Karang Anyar dan Desa
Marengan, Kecamatan Kalianget, Selasa (19/10) kemarin wadul dewan menuntut
realisasi dana bantuan Program Usaha
Garam Rakyat (Pugar) yang sampai saat
ini belum mereka terima.
H.Mohammad Nur, salah satu perwakilan petani garam asal desa
Karang Anyar , seusai hearing dengan Komisi B DPRD dan Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Sumenep menyampaikan protesnya terhadap sistem pencairan dana
Pugar di desanya, yang disinyalir tidak tepat sasaran dan hanya dimanfaatkan
oleh segelintir orang yang nota bener tidak memilik lahan penggaraman.
“Saya tidak habis mengerti, kenapa kami yang jelas memiliki
areal pegaraman seluas satu hektar, tapi kok malah tidak dapat bantuanPugar
itu. Ini khan aneh, untuk itu saya minta DKP dan Komisi B termasuk UPT agar segera
mencabut uang yang sudah diberikan
kepada orang-orang yang tidak punya lahan garam”, kata H.Moh.Nur, perwakilan
petani garam Desa Karang Anyar, Selasa (19/10)
Dijelaskan H.Nur, ada sekitar 20 orang pemilik lahan atau
tambak garam yang sudah mengajukan permohonan bantuan sebelumnya, termasuk
sejumlah persyaratan berupa SPPT dan kopi KTP yang masih berlaku. Dari 20
pemilik lahan garam itu diakuinya memiliki luas lahan seluas satu hektar lebih.
“Karena kami sudah melalui
mikanisme pengajuan dan syarat yang sudah sesuai dengan prosedur, maka apapun
yang terjadi, kami akan menuntut hak kami dan meminta seluruh pihak terkait
bertanggung jawab atas dialihkannya sejumlah dana itu keorang lain yang
jelas-jelas tidak memiliki lahan garam. Kami akan datangi dewan lagi dan kalau
perlu DKP dan Bupati Sumenep agar mendengarkan keluhan kami” imbuh H.Nur
Sementara itu Darul Hasyim Fath,
salah satu anggota Komisi B DPRD saat dikonfirmasi dikantornya mengaku siap
mengkawal petani garam Desa Karang Anyar, yang sebagian besar lahannya berada
di Desa Marengan Kecamatan Kalianget, Sumenep.
“Saya melihat bantuan Pugar ini
benar-benar kacau karena DKP tidak tranparan. Lebih dari itu data yang
dikantongi dewan dengan DKP juga simpang siur. Untuk menuntaskan ini kami akan
bentuk Panja Pugar diinternal fraksi”, kata Darul Hasyim Fath, anggota dewan
dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumenep.(fr)
0 comment:
Posting Komentar