Jakarta, Memo- Tragedi bentrokan antara Polisi dengan warga di Sape, Bima, NTB, membuat MPR bereaksi. Apalagi, sejauh ini Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo belum memberikan statemen resminya.
MPR meminta agar Kapolri berbicara. Sebagai bentuk tanggungjawab Kapolri atas tragedi ini.
MPR meminta agar Kapolri berbicara. Sebagai bentuk tanggungjawab Kapolri atas tragedi ini.
"Berikanlah penjelasan yang rinci kepada segenap masyarakat atas peristiwa kekerasan di Bima," tegas Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin, di Jakarta, Senin (26/12/11).
Sejauh ini, hanya Kadiv Humas Irjen Pol Saud Usman dan Kabag Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar. Menurut Lukman, seharusnya Kapolri lah yang memberikan keterangan.
Sejauh ini, hanya Kadiv Humas Irjen Pol Saud Usman dan Kabag Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar. Menurut Lukman, seharusnya Kapolri lah yang memberikan keterangan.
"Masyarakat membutuhkan penjelasan resmi yang komprehensif. Tak cukup hanya penjelasan parsial oleh Kepala Humas Polri di forum-forum terbatas," jelasnya.
Kehadiran Kapolri di publik adalah bentuk tanggungjawab Kapolri. Apalagi, jika harus menunggu pemanggilan oleh DPR yang masih reses.
Kehadiran Kapolri di publik adalah bentuk tanggungjawab Kapolri. Apalagi, jika harus menunggu pemanggilan oleh DPR yang masih reses.
"Penjelasan Kapolri secara gamblang kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban. Jangan tunggu dipanggil DPR, karena DPR sedang reses. Kapolri harus proaktif ambil inisiatif," terangnya.(inlc/eru)
Sumber:ipoljatim.com
0 comment:
Posting Komentar