DPRD Pamekasan Berencana Usut Bantuan Sapi

Pamekasan, Memo - Komisi B DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur berencana mengusut dugaan penyimpangan bantuan sapi kepada para petani di Dinas Peternakan setempat.

Ketua Komisi B DPRD Hosnan Achmadi, Kamis, mengatakan, dugaan penyimpangan bantuan sapi terjadi karena sapi diberikan kepada para nelayan, bukan kepada peternak sapi.

"Padahal semestinya bantuan itu diberikan kepada peternak sapi, bukan kepada nelayan, karena harapan pemerintah bantuan sapi itu diberikan agar bisa berkembang biak," kata Hosnan Achmadi.

Oleh karenanya, komisi B berenacana akan mengusut kasus itu dengan memanggil pejabat Dinas Peternakan Pamekasan untuk mempertanggungjawabkan persoalan tersebut.

Hosnan mengaku belum mengetahui secara pasti jenis bantuan sapi yang dilaporkan menyimpang oleh masyarakat itu. Tapi ia menduga, bantuan itu dari Pemprov Jatim, sebab bantuan dari Pemkab Pamekasan yang bersumber dari dana APBD, kini masih dalam proses pelaksanaan.

"Mungkin bantuan sapi yang diberikan kepada nelayan itu dari pemprov. Kalau yang bersumber dari APBD sendiri saat ini belum terlaksana," katanya menjelaskan.

Hosnan mengatakan, penyaluran bantuan sapi di Dinas Peternakan Pamekasan selama ini terkesan tertutup. Bahkan komisi B sebagai mitra kerja dinas sampai saat ini belum diberi data penerima bantuan.

"Saya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan dinas dengan menyembunyikan data penerima bantaun. Padahal itu kan bukan rahasia negara," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, kalangan aktivis LSM di Pamekasan meminta agar pemkab hendaknya bisa mengumumkan data penerima bantuan yang akan disampaikan pemerintah kepada warga.

Tujuannya, agar upaya penyimpangan yang akan dilakukan oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab bisa ditekan, dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Kalau data-data penerima bantuan itu diumumkan, maka akan sulit terjadi penyimpangan dan masyarakat juga bisa menjadi pengontrol dalam pelaksanaan bantuan," kata Moh Sahur Abadi dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP).

Umumnya, kata Sahur, bantuan yang banyak terjadi penyimpangan yang tidak transparan, bahkan terkesan ditutupi.

Contoh kasus yang sudah dianggap biasa oleh sebagian oknum pejabat ialah penerima bantuan raskin.

"Dari dulu kami dari kalangan LSM termasuk dewan telah meminta agar para penerima bantuan diumumkan, akan tetapi para pejabat di Pamekasan ini tidak mau," katanya menambahkan. (*)








Sumber: ANT

• Share on Twitter
• Share on Google+
• Share on Facebook